SKRIPSI AKSYA
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemiskinan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemiskinan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023). Ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah masih menjadi tantangan utama di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara agregat mengalami peningkatan, kesenjangan masih tampak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap IPM. Belanja modal dianalisis sebagai mekanisme perantara yang berpotensi mentransformasikan kapasitas fiskal dan sosial menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan analisis kuantitatif terhadap 35 kabupaten/kota selama periode 2019–2023, penelitian ini menerapkan analisis jalur (path analysis) dan uji sobel untuk mengevaluasi hubungan langsung maupun tidak langsung. Hasil analisis menunjukkan hanya DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal. Variabel lain seperti PAD, DAK, DBH, kemiskinan, dan pengangguran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. PAD, DAU, kemiskinan, pengangguran dan belanja modal terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian, DAK dan DBH tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Sementara itu, pengaruh tidak langsung melalui belanja modal hanya terjadi secara signifikan pada DAU. Variabel lain tidak menunjukkan pengaruh mediasi yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa belanja modal belum dapat menjadi saluran efektif dalam mentransformasikan sumber daya fiskal maupun kondisi sosial menjadi peningkatan IPM. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada besaran dana yang dialokasikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memperkuat perencanaan fiskal, khususnya dalam memaksimalkan pemanfaatan pendapatan daerah dan dana transfer pusat, guna mengatasi hambatan struktural pembangunan manusia serta menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran demi peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia secara menyeluruh.
| 25SK2543053.00 | SK AKSYA 25.053 LIN p | My Library (Lantai.3, Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain