SKRIPSI HTN

Asas Retroaktif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

---

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan Nurul Ghufron menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait penerapan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 29 Huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Implikasi dari putusan ini menyebabkan perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun, yang secara langsung diterapkan pada periode kepemimpinan 2019–2023. Hal ini memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan asas prospektif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

---

Ketersediaan

25SK2513021.00

SK HTN 25.021 MIF a

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 25.021 MIF a

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xiii, 78 hlm, 24 cm; Bibliografi: 79-85

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

353. 460 9598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Asas Retroaktif
Dampak Hukum
Masa Jabatan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Mahkamah Kostitusi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Miftah Yulistyani (1519044)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar