SKRIPSI HTN
Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah
Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan dalam hal ini PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang sebagai bahan utama, dan bahan hukum sekunder berupa literasi atau jurnal dan buku sebagai penunjang dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa dokumentasi dan studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan PKPU sebagai peraturan pelaksana yang berada dibawah Undang-undang seharusnya berisi peraturan yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara theorie von stufenubau der rechtsordnun yang dikembangkan oleh murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky, kedudukan PKPU berada pada tingkat paling bawah yaitu verordnung en autonome satzung sedangkan Undang-undang Pilkada berada pada tingkat lebih tinggi yaitu Formell gesetz. Oleh karena itu terdapat disharmonisasi antara PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 2016.
| 25SK2513020.00 | SK HTN 25.020 ANI d | My Library (Lantai 3, R. Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain