Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah

SKRIPSI HTN

Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah

Ani Setyaningkrum (1520080) - Nama Orang; Yunas Derta Luluardi, M.A. - Nama Orang;

Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan dalam hal ini PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang sebagai bahan utama, dan bahan hukum sekunder berupa literasi atau jurnal dan buku sebagai penunjang dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa dokumentasi dan studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan PKPU sebagai peraturan pelaksana yang berada dibawah Undang-undang seharusnya berisi peraturan yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara theorie von stufenubau der rechtsordnun yang dikembangkan oleh murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky, kedudukan PKPU berada pada tingkat paling bawah yaitu verordnung en autonome satzung sedangkan Undang-undang Pilkada berada pada tingkat lebih tinggi yaitu Formell gesetz. Oleh karena itu terdapat disharmonisasi antara PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 2016.


Ketersediaan
25SK2513020.00SK HTN 25.020 ANI dMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.020 ANI d
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xvii, 63 hlm, 24 cm; Bibliografi: 64-68
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
342.07
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pilkada
Disharmonisasi
Anggota Legislatif
Pemilihan Kepala Daerah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Ani Setyaningkrum (1520080)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik