Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Konflik Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Di Indonesia

SKRIPSI HTN

Konflik Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Di Indonesia

Susi (1520092) - Nama Orang; Ayon Diniyanto, M.H. - Nama Orang;

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan pemberian izin usaha pertambangan khusus dan konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khususdi Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peratura Pemerintah Nomor 25 Tahun tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur-literatus hukum, dan beberapa publikasi atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konflik norma yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dikarenakan terdapat pasal yang saling bertentangan. Pertentangan yang dimaksud secara spesifik dapat dilihat pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan badan usaha milik ormas keagamaan untuk mengelola tambang dengan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan khusus dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.


Ketersediaan
25SK2513019.00SK HTN 25.019 SUS kMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.019 SUS k
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xxii, 58 hlm, 24 cm; Bibliografi: 59-63
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
354.39
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Konflik Norma
Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUPK
Ormas Keagamaan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Susi (1520092)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik