SKRIPSI HTN

Kekosongan Hukum Penanganan Constitusional Complaint Dalam Mempertahankan Warga Negara

---

Tidak dimilikinya kewenangan mengadili constitutional complaint mengakibatkan permohonan yang secara substansial berisi pengaduan konstitusional tidak dapat diselesaikan yang berujung pada kekosongan hukum. Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili constitutional complaint adalah sebuah kebutuhan teoritik dan empiris. Permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan jalan keluar mengakibatkan permohonan dinyatakan ‘tidak dapat diterima’. Untuk memperkuat peran sebagai pengawal konstitusi sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi diberi otoritas untuk mengadilinya. Dalam hal perluasan kewenangan dapat dilakukan dengan perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, judicial interpretation, dan legislative interpretation.

---

Ketersediaan

25SK2513016.00

SK HTN 25.016 SAR k

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 25.016 SAR k

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xv, 56 hlm, 24 cm; Bibliografi: 57-60

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

323. 1598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Warga Negara
Hak Konstitusional
Kekosongan Hukum
Constitusional Complaint

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Sarifatul Ula (1520069)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar