Image of Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

SKRIPSI HTN

Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Penelitian ini dilatar belakangi dengan dirubahnya UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, serta muculnya dewan pengawas dan kewenangannya dianggap mempersulit kinerja KPK. Dikarenakan dalam melaksanakan kinerjanya KPK yang harus dilakukan dengan melibatkan dewan pengawas. Hal tersebut berpotensi mengganggu efektifitas KPK itu sendiri dalam melakukan kinerjanya. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Selain secara umum hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip yang ada dalam islam yang dapat dikaji melalui tinjauan siyasah dusturiyah. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dalam lembaga KPK. Serta jika ditinjau dari perfektif Siyasah Dusturiyyah. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan sumbangsi secara informasi bagi para pembacanya dalam mengembangkan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (librabry based). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute Aprroach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)untuk mengkaitkan dengan konsep AL-hisbah, Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menyimpulkan data-data tersebut agar menjadi sumber informasi penelitan yang berlaku untuk umum. Penyimpulan tersebut kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setelah revisi UU No 19 Tahun 2019 banyak sekali terjadi perubahan serta menimbulkan banyak pro-kontar dan problematika dam pembentukan perundang-undangan serta dalam materi muatannya baik secara keseluruhan maupun yang terkait dengan keberadaan dewan pengawas dan kewenanganya yang

Ketersediaan
25SK2513013.00SK HTN 25.013 ADZ tMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.013 ADZ t
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xxii, 62 hlm, 24 cm; Bibliografi: 63-67
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
353. 460 9598
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pengawasan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Siyasah Dusturiyyah
Dewan Pengawas
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar