Image of Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

SKRIPSI HTN

Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah bagian kewenagan dari pembentuk undang-undang, namun dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorable, sehingga dalam hal ini MK mampu menerobos kewenanganya. Mahkamah menilai masa jabatan 4 tahun tidak hanya diskriminatif namun juga tidak adil apabila dibandingkan dengan lembaga yang lainnya yang sama-sama lembaga xiv independen dan memiliki constitutional importance, dalam politik hukum perubahan tersebut dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja KPK, namun jika dinilai dari segi kewenangan MK tidak boleh sering-sering keluar dari batas kewenagannya sebagai negative legislator.

Ketersediaan
25SK2513012.00SK HTN 25.012 SAL pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.012 SAL p
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xxiii, 66 hlm, 24 cm; Bibliografi: 67-71
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
353. 460 9598
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Politik Hukum
Masa Jabatan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar