SKRIPSI HTN
Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Dalam Pelayanan Sasana Sarasehan Di Kabupaten Pekalongan
Di Kabupaten Pekalongan, pelayanan berupa pendirian Sasana Sarasehan perlu diteliti dari aspek yuridis-empiris mengenai hak konstitusional Penghayat Keperyaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka, rumusan masalah yang perlu diteliti adalah bagaimana pemenuhan hak konstitusional dalam pelayanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten dan bagaimana akibat hukum hak konstitusional dalam pelayanan sasana sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap pembangunan Sasana Sarasehan karena tidak ada pedoman lanjutan berupa peraturan daerah, dan tidak mengetahui anggarana daerah sebagaimana Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pekalongan 2025 untuk memfasilitasi Penghayat Kepercayaan yang berdampak pada kepastian hukum, diskriminatif dan tidak konsisten perihal praktik pemenuhan hak asasi manusia dan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan di Kabupaten Pekalongan. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam permasalahan hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan untuk pembangunan Sasana Sarasehan yaitu disebabkan oleh perbedaan secara konseptual antara agama dan Penghayat Kepercayaan serta Sasana Sarasehan. Selain itu berakibat hukum juga pada degradasi corak lokal dan kebudayaan Penghayat Kepercayaan, dan kesejahteraan Penghayat Kepercayaan.
| 25SK2513011.00 | SK HTN 25.011 FAI p | My Library (Lantai 3, R. Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain