Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian ( Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, Dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)

SKRIPSI HKI

Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian ( Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, Dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)

Ismatul Maula (1120009) - Nama Orang; Abdul Aziz, M.Ag. - Nama Orang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama yaitu seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam pembagian harta bersama Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan peraturan mana yang akan digunakan bisa menggunakan hukum adat, hukum positif, maupun hukum agama. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan kasus. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari putusan pengadilan dan undang-undang. Bahan hukum sekunder berupa jurnal dan bahan hukum penunjang yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama mempunyai pertimbangan masing-masing. Pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021 majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. Sedangkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dalam penetapannya majelis hakim mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan ijtihad sendiri dalam penetapannya. Jika melihat dari konsep keadilan, putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan konsep keadilan karena memberikan bagian yang sama. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama belum memenuhi konsep keadilan karena tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.


Ketersediaan
25SK2511007.00SK HKI 25.007 ISM aMy Library (Lantai 3. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HKI 25.007 ISM a
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xxii, 101 hlm., 24 cm; Bibliografi: 102-105
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.33
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perceraian
Pertimbangan Hakim
Pembagian Harta Bersama
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Ismatul Maula (1120009)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik