SKRIPSI HTN

Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah

---

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 atas uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengubah syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9/2020 yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum dengan pendekatan analisis yuridis-normatif. Pendekatan kasus (case approach) pendekatan ini digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mempunyai hukum tetap Hasil penelitian ini yaitu: (1) konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 berdasarkan metode analogi menunjukkan bahwa meskipun langkah Mahkamah Agung untuk menetapkan batas usia calon kepala daerah bertujuan menjaga kelayakan dan kompetensi, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Hasil konstruksi hukum dengan metode argumentum a contrario menunjukkan bahwa Mahkamah Agung seharusnya tidak menetapkan batas usia calon kepala daerah dalam putusannya, kecuali jika aturan tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang. Hasil konstruksi hukum menggunakan metode penyempitan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mencoba menjembatani kekosongan hukum dengan cara yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan praktis. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kemudian (2) akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yaitu pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

---

Ketersediaan

25SK2513005.00

SK HTN 25.005 NUR k

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 25.005 NUR k

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024

Deskripsi Fisik

xv, 65 hlm, 24 cm; Bibliografi: 66-70

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

342.07

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Putusan Mahkamah Agung
Kekeliruan
Usia Calon Kepala Daerah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Nurul Auliya Fadzlina (1520076)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar