Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Perspektif Teori Kontrak Sosial Imam Al Mawardi

SKRIPSI HTN

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Perspektif Teori Kontrak Sosial Imam Al Mawardi

Ahmad Baihaqi (1519087) - Nama Orang; Achmad Umardani, M.Sy. - Nama Orang;

Pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara No 3 Tahun 2022 diundangkan pada 15 Februari 2022, Pemindahan Ibukota Negara Baru (IKNB) menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama dari sisi prosedural. Ada yang mengajukan uji formil dan materil ke MK serta yang mengajukan gugatan dari berbagai macam latar belakang, warga adat, tokoh sampai pengajar honorer. Sebagian besar keluhan dari berbagai kelompok masyarakat adalah sama. Khususnya daerah setempat kurang terlibat dalam proses legislasi. Pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Negara berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan kurang transparan sehingga terkesan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini menimbulkan pertanyaan apakah prinsip kedaulatan rakyat benar-benar dihormati dalam proses legislasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perspektif teori kontrak sosial Imam al-Mawardi, seorang pemikir Islam klasik yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah (syura) dalam pengelolaan negara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dan nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, memperhatikan asas kemaslahatan umum, dan memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Dengan langkah ini, kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat, baik secara hukum maupun moral.


Ketersediaan
25SK2513002.00SK HTN 25.002 AHM pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.002 AHM p
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024
Deskripsi Fisik
xv, 63 hlm, 24 cm; Bibliografi: 64-69
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
320.11
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Ibu Kota Negara
Teori Kontrak Sosial
Imam Al-Mawardi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Ahmad Baihaqi (1519087)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik