Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Budaya Hukum Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

SKRIPSI HKI

Budaya Hukum Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Muh. Rizqi Afiandi (1119068) - Nama Orang; M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. - Nama Orang;

Penelitian ini membahas fenomena pernikahan dini di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dengan fokus pada budaya hukum yang mendasarinya. Budaya hukum mencerminkan tanggapan masyarakat terhadap nilai dan perilaku hukum yang ada, yang dalam konteks ini berimplikasi pada praktik pernikahan di bawah umur. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia pernikahan minimal 19 tahun, penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih marak, dengan data menunjukkan sekitar 45 kasus dalam rentang waktu 2021-2023. Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research pendekatan penelitian sosiologi hukum, lima pasangan yang melakukan pernikahan dini dijadikan sampel untuk memahami alasan dan konteks di balik keputusan mereka. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini bertentangan dengan hukum positif, norma budaya lokal dan keyakinan agama memperkuat praktik ini, menjadikannya bagian dari budaya hukum di masyarakat Paninggaran. Sumber data pada oenelitian ini adalah para pasangan yang melakukan pernikahan dini, dan sumber data sekunder informasi yang diperoleh dari data pernikahan dini KUA Kecamatan Paninggaran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: budaya hukum yang terdapat pada masyarakat di Kecamatan Paninggaran adalah yang menjauh dari hukum. Kemudian akibat hukum yang timbul mereka tidak bisa mengurus administrasi kependudukan sebab mereka tidak mempunyai bukti yang sah secara negara bahwa mereka telah menikah.


Ketersediaan
24SK2411137.00SK HKI 24.137 MUH bMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HKI 24.137 MUH b
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024
Deskripsi Fisik
xxiv, 73 hlm., 24 cm; Bibliografi: 74-78
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.31
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pernikahan Dini
Budaya Hukum
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Muh. Rizqi Afiandi (1119068)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik