SKRIPSI HKI

Kajian Terhadap Putusan Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp Dan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs)

---

Permasalahan yang sering muncul akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian salah satunya adalah persoalan hak asuh anak. Yang mana jika anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam realitanya, terdapat dua putusan yaitu Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs. yang mana sama-sama anak tersebut masih di bawah umur belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, namun hakim dalam memutuskan mempunyai pertimbangan yang berbeda sehingga dalam amar putusan hakim berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dan perspektif feminist legal theory terhadap kedua putusan yang amar putusannya berbeda. Penelitian ini Menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan case approach (pendekatan kasus), statute approach (pendekatan undang-undang), conceptual approach (pendekatan konseptual), dan comparative approach (pendekatan komparatif). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap dan putusan Pengadilan Agama Brebes. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara (hadhanah) mempunyai pertimbangan masing-masing. Pada gugatan hak (hadhanah) yang dikabulkan, putusan tersebut memiliki kepastian hukum karena hakim memutuskan dengan sifat formalistik mengacu pada pada hukum positif yaitu mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) yang ditolak, putusan ini tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memberikan hak asuh kepada sang ibu. Namun, hakim melihat pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana harus mendahulukan kepentingan sang anak. Karena ibu tidak dapat memenuhi kepentingan anak, dalam hal ini ibu tidak dapat berada di sisi anak setiap hari karena bekerja sebagai asisten rumah tangga di Tangerang ehingga hakim menilai bahwa ayah lah yang mempu memenuhi kepentingan anak, karena bisa setiap hari berada disisi anak dan mengasuhnya langsung. Perspektif feminist legal theory pada putusan yang mengabulkan sudah mencerminkan teori tersebut. Namun pada putusan yang menolak belum mencerminkan teori tersebut pada jenis equal treatmen dan cultural feminism akan tetapi sudah mencerminkan jenis dominance theory dan anti-essentialism.

---

Ketersediaan

24SK2411129.00

SK HKI 24.129 RIS k

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HKI 24.129 RIS k

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024

Deskripsi Fisik

xix, 85 hlm., 24 cm; Bibliografi: 86-88

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2X4.37

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Perceraian
Hadhanah
Feminist Legal Theory

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Risnaeni Wahyunda (1120124)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar