SKRIPSI HTN

Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

---

Penelitian ini mengkaji inkonsistensi antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait persyaratan pencalonan bagi mantan terpidana korupsi. PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang memperbolehkan mantan terpidana mencalonkan diri tanpa masa jeda lima tahun setelah menjalani hukuman tambahan pencabutan hak politik, menuai kontroversi karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen KPU dalam menjaga integritas pemilu dan mendorong kandidat berintegritas dalam kontestasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang�undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ketentuan antara PKPU dan Undang-Undang Pemilu dapat mengurangi kepercayaan publik dan menimbulkan implikasi serius terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPU dan pembuat kebijakan untuk meninjau kembali regulasi terkait pencalonan legislatif guna memastikan harmonisasi hukum dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

---

Ketersediaan

24SK2413108.00

SK HTN 24.108 KHA i

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 24.108 KHA i

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024

Deskripsi Fisik

xiii, 64 hlm, 24 cm; Bibliografi: 65-67

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

342.07

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Inkonsistensi
UU Pemilu
Peraturan KPU

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Khabibatun Nuzula (1519088)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar