Image of Penegakan Hukum Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Pekalongan

SKRIPSI HTN

Penegakan Hukum Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Pekalongan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 masih ditemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, hal ini berdasarkan pasal 24 peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan bagaimana akibat hukum pelanggaran Pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus, metode analisis yang digunakan terdiri dari empat tahap : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan pendekatan ini. Hasil penelitian ini adalah Pengawasan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 mencakup beberapa tahapan, seperti pengawasan preventif yaitu sosialisasi dan pengawasan partisipatif, serta penindakan pelanggaran. Akibat hukum Pelanggaran kampanye dapat berujung pada berbagai jenis sanksi, mulai dari sanksi administratif seperti pencopotan alat peraga, denda, atau larangan kampanye, hingga sanksi pidana yang melibatkan hukuman penjara dan denda. Namun, efektivitas pengawasan ix ini sangat bergantung pada mekanisme yang diterapkan, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta konsistensi penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat sendiri sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Secara sosial dan politik, ketentuan hukum pemilu ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu, kualitas partisipasi masyarakat, dan stabilitas politik secara keseluruhan.

Ketersediaan
24SK2413107.00SK HTN 24.107 SIL pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 24.107 SIL p
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xvi, 87 hlm, 24 cm; Bibliografi: 88-95
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
342.07
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pengawasan
Penegakan Hukum
Peraturan Bawaslu
Kampanye Pemilu
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar