SKRIPSI HTN

Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

---

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan melalui putusannya. Putusan MK merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga harus ditaati oleh siapapun. Salah satu putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Dari putusan tersebut, MK dinilai tidak konsisten didalam memutusakan putusannya dimana MK tidak hanya membatalkan norma saja, akan tetapi juga mempunyai peran sebagai positive legislature dengan mengubah atau menambah kata didalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, hal tersebut yang menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 sebagai inkonstitusional bersyarat. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap putusan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui terkait konstruksi hukum yang digunakan hakim MK dalam menentukan putusannya serta untuk menggetahui apa saja inkonsistensi dari putusan tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta dapat memberikan referensi dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Peneliti dalam penelitian ini, lebih terfokus pada persoalan inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. untuk itu, penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal sebagai bidang kajiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang sebagai bahan utama, dan bahan hukum sekunder berupa literatur atau jurnal sebagai penunjang dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa identifikasi peraturan undang-undang, inventarisasi, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan pokok masalah didalam penelitian. Untuk itu stuidi yang digunakan yaitu studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunkan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa konstruksi hukum yang digunakan hakim MK berupa penghalusan hukum, karena MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dianggap merugikan hak-hak warga negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penghalusan hukum dimana suatu hukum tertulis yang merugikan rakyat seharusnya ditiadakan demi mencapai keadilan. Terkait dengan inkonsistensi putusan, hasil dari penelitian menyebutkan ada beberapa yang menyebabkan inkonsisteni dari putusan ini, yaitu adanya peran ganda MK sebagai negative legislator dan positive legislator, adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan memunculnya kekhawatiran dalam penegakkan hukum, serta menggabungkan pengujian pasal yang berbeda dalam satu putusan, hal tersebut bisa mengakibatkan kurangnya pemisahan yang jelas mengenai bagaimana setiap pasal dianalisis dan diinterpretasikan.

---

Ketersediaan

24SK2413088.00

SK HTN 24.088 RIC i

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 24.088 RIC i

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024

Deskripsi Fisik

xxiv, 104 hlm, 24 cm; Bibliografi: 105-112

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

342. 598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

putusan mahkamah konstitusi
Konstruksi Hukum
Inkonsistensi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Rico Deanova (1520044)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar