Image of Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Pemberlakuan Sanksi Dalam Produk Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Bahtera Pekalongan

SKRIPSI HES

Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Pemberlakuan Sanksi Dalam Produk Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Bahtera Pekalongan

Penelitian telah dilakukan penulis terhadap pemberlakuan sanksi pada produk pembiayaan bermasalah di KSPP BMT Bahtera Pekalongan dalam tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sanksi di BMT Bahtera Pekalongan diterapkan secara umum kepada seluruh nasabah yang mengalami ingkar janji atau wanprestasi, tanpa mempertimbangkan penyebab wanprestasi tersebut. Padahal fatwa mengatakan bahwa nasabah yang dalam keadaan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. oleh penulis penelitian ini dimasukkan ke dalam golongan/jenis penelitian hukum empiris yang dijabarkan dengan melakukan pendekatan kualitatif sebagai teknik pengumpulan data serta menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi kegiatan sebagai teknik pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mengutamakan data empiris yang diperoleh dari pengalaman nyata atau observasi langsung.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Pendekatan ini berfokus pada deskripsi mendalam dari kata-kata, perilaku, dan pengalaman subjek yang diteliti. Pilihan ini memungkinkan peneliti menangkap perspektif berbagai pihak mengenai penerapan sanksi dalam konteks yang luas.Teknik analisis data adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam analisis data kualitatif pada penelitian ini, data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, bukan angka. Data ini dikumpulkan melalui metode, seperti wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif pada penelitian ini tetap mempertahankan bentuk asli data sebagai teks yang rinci. Proses analisis data kualitatif melibatkan tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberlakuan sanksi yang ada di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan diberlakukan secara umum terhadap seluruh nasabah yang mengalami kredit macet atau keterlambatan angsuran pembayaran. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena di dalam ketentuan fatwa tersebut menyatakan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kepatuhan syariah dalam penerapan sanksi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang mendukung penerapan sanksi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menjadi pedoman bagi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menangani nasabah dengan kendala pembayaran.

Ketersediaan
24SK2412110.00SK HES 24.110 RIZ tMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HES 24.110 RIZ t
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xxvi, 83 hlm, 24 cm; Bibliografi: 84-86
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.27
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
pembiayaan bermasalah
Fatwa DSN-MUI
Pemberlakuan Sanksi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar