Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Argumentasi Hukum Aktivis Gender Terhadap Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Penolakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga

SKRIPSI HKI

Argumentasi Hukum Aktivis Gender Terhadap Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Penolakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga

Misbahul Fuadil Umam (1117116) - Nama Orang; Dra. Rita Rahmawati, M.Pd - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan aktivis gender terhadap Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga serta mengetahui argumentasi hukum dari para narasumber terkait dengan fatwa ini. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah isu yang penting dan sering diabaikan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif interaktif menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada informan yaitu aktivis gerder UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan data sekunder berupa literatur buku hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan aktivis gender beragam terkait fatwa tersebut. Beberapa aktivis memiliki pandangan berbeda tentang fatwa ini. Namun semuanya menolak fatwa pemaksaan seksual di rumah tangga bukan kekerasan seksual ini karena dianggap tidak mendukung perlindungan terhadap korban dan memperkuat norma patriarki. Argumentasi dari para aktivis gender mengacu pada UU PKDRT yang mengkategorikan pemerkosaan dalam rumah tangga sebagai kekerasan seksual. Penelitian ini menyarankan agar fatwa tersebut ditinjau ulang dan disertai studi kasus untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat serta memberikan solusi hukum yang tepat bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga.


Ketersediaan
24SK2411098.00SK HKI 24.098 MIS aMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HKI 24.098 MIS a
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024
Deskripsi Fisik
xv, 77 hlm., 24 cm; Bibliografi: 78-82
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.36
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Argumentasi Hukum
Aktivis Gender
Penolakan Sanksi Pidana
Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Misbahul Fuadil Umam (1117116)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik