SKRIPSI HTN

Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Petani Dalam Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan

---

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani yang memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Namun kendala sering terjadi kelangkaan dan sulitnya petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal hak konstitusional petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang penyediaan Pupuk Bersubsidi pada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data primer dalam penelitian yaitu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada petani di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan, dan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan. Berdasarkan hasil analisa, hasil penelitian ini yaitu hak konstitusional petani di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan dalam mendapatkan pupuk subsidi telah cukup terpenuhi dengan baik karena kebutuhan pupuk dengan harga terjangkau sangat meringankan beban dan biaya produksi dalam bertani. Namun kendala yang terjadi ketika masa tanam kadang pupuk subsidi menjadi langka dan sulit di pihak pengecer. Maka diperlukan pembenahan dari pihak distributor hingga pemerintah agar tidak terjadi lagi hal tesebut. Akibat hukum yang didapatkan petani setelah ada peraturan dan Keputusan Pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi adalah petani saat ini sudah cukup terjamin haknya dan telah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pupuk subsidi dengan mudah dengan memiliki Kartu Tani dan Identitas Petani.

---

Ketersediaan

24SK2413068.00

SK HTN 24.068 DIA p

My Library (Lantai 3. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 24.068 DIA p

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024

Deskripsi Fisik

xiv, 73 hlm, 24 cm; Bibliografi: 74-76

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

323.4

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hak Asasi Manusia
Petani
Hak Konstitusional
Pupuk Bersubsidi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dias Said Munajad (1517003)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar