Image of Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara

SKRIPSI HTN

Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara

Penelitian ini mengkaji konsep pemerintah otorita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Pemerintah otorita dirancang untuk memiliki peran dan kewenangan khusus dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan ibu kota baru, berbeda dari pemerintah daerah konvensional. Artikel ini menyoroti berbagai aspek penting dari konsep pemerintah otorita, termasuk struktur organisasi yang unik, mekanisme pendanaan yang fleksibel, koordinasi antarlembaga, partisipasi publik, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. Selain itu, artikel ini membahas upaya pemerintah otorita dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana pemerintah otorita diharapkan berfungsi untuk menciptakan ibu kota yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model pengelolaan kota yang inovatif di Indonesia.

Ketersediaan
24SK2413065.00SK HTN 24.065 ANG kMy Library (Lantai 3. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 24.065 ANG k
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xiii, 64 hlm, 24 cm; Bibliografi: 65-75
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
320.8
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemerintah Otorita
Ibu Kota Nusantara
UU IKN
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar