Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

SKRIPSI HTN

Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Mardhotika Umniyati (1518086) - Nama Orang; Yunas Derta Luluardi, M.A - Nama Orang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Permohonan tersebut mengenai sistem pemilihan umum proporsional terbuka agar kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka dinilai membahayakan NKRI, mendistorsi peran partai politik, memunculkan para calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik bahkan merusak konsolidasi partai politik, memperluas terjadinya praktik money politics, mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, serta menimbulkan kerumitan pagi penyelenggara pemilihan umum. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruhnya dan mempertahankan sistem proporsional terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis penafsiran hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metode/interpretasi historis dengan melihat sejarah pelaksanaan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia, namun menurut penulis Hakim Mahkamah Konstitusi seyogyanya menggunakan metode/interpretasi teleologis/sosiologis dengan melihat tujuan kemasyarakatan bagi warga negara indonesia sebagai pemilih.


Ketersediaan
24SK2413047.00SK HTN 24.047 MAR pMy Library (Lantai 3. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 24.047 MAR p
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024
Deskripsi Fisik
xii, 58 hlm, 24 cm; Bibliografi: 59-60
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemilu
partai politik
Penafsiran Hukum
putusan mahkamah konstitusi
Sistem Proporsional
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Mardhotika Umniyati (1518086)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Etheses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik