Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia Dan Turkiye

SKRIPSI HTN

Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia Dan Turkiye

Hasim Mustofa (1520088) - Nama Orang; Yunas Derta Luluardi, M.A. - Nama Orang;

Negara Indonesia dan Türkiye merupakan dua negara yang menganut sistem demokrasi dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan pembubaran partai politik. Partai politik diatur dalam pembentukan dan pembubarannya. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan partai politik seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Sementara itu, di Turki, Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 1961 dan memiliki wewenang untuk membubarkan partai politik sesuai dengan undang-undang dasar tahun 1961 dan Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi 1982 dalam pasal 148-153. Mahkamah Konstitusi Türkiye telah mengadili 47 kasus penutupan partai politik dalam 46 tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mempelajari hukum sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya. Menggunakan teori negara hukum dan kewenangan hukum serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Turki dalam hal pembubaran partai politik. Namun, terdapat perbedaan dalam prosedur pembubaran partai politik dan akibat hukum setelah partai politik dibubarkan.


Ketersediaan
24SK2413044.00SK HTN 24.044 HAS pMy Library (Lantai 3. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 24.044 HAS p
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024
Deskripsi Fisik
xxii, 80 hlm, 24 cm; Bibliografi: 81-85
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.2
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Mahkamah Konstitusi
Kewenangan
Pembubaran Partai Politik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Hasim Mustofa (1520088)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Etheses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik