SKRIPSI HTN

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan Perspektif Fiqh Siyasah

---

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi pemerintah Republik Indonesia sudah berinisiatif membuat kebijakan untuk membangun electronic government for e good governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Penerapan e-government kenyataannya memberikan dampak positif bagi peningkatan layanan publik. Ini merupakan hal baru yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak dan ini juga belum mendapatkan kajian dari sisi hukumnya yaitu terkait pandangan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan urusan pelayanan publik yaitu dalam prinsip siyasah syar’iyah yang disebut siyasah idariyah. Salah satu daerah yang menerapkan e-government adalah kabupaten Pekalongan, akan tetapi di Kabupaten Pekalongan belum sampai pada tujuan yang sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut. Hal ini dilihat dari hasil evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) menunjukan bahwa peringkat Kabupaten Pekalongan berada diurutan ke 32 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah per tahun 2017. Penelitian hukum ini merupakan penelitian penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Peneliti membahas mengenai Bagaimana Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan ? serta bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian disebutkan bahwa pengembangan e-government sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi. Namun, implementasi di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan terhambat oleh kurangnya sarana, prasarana, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Pelayanan publik melalui e-government belum memenuhi standar kecepatan, keprofesionalan, dan kemudahan aturan seperti yang diharapkan dalam fiqh idhariyah, meskipun pelayanan konvensional telah berjalan dengan baik.

---

Ketersediaan

24SK2413042.00

SK HTN 24.042 MUH p

My Library (Lantai 3. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 24.042 MUH p

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024

Deskripsi Fisik

xx, 82 hlm, 24 cm; Bibliografi: 83-87

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

352.16

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

fiqh siyasah
Pelayanan Publik
E-Government

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Muhammad Mukhlis (1517024)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar