Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dalam Perspektif Fikih Siyasah

SKRIPSI HTN

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dalam Perspektif Fikih Siyasah

Septiarti (1519012) - Nama Orang; Achmad Umardani, M.Sy - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Dalam Prespektif Fikih Siyasah. Berawal dari UU cipta Kerja yang dalam putusannya inkonsitusional bersyarat selama 2 tahun dengan mengamanatkan perbaikan pembentukanya terutama pemaksimalan dalam partisipasi publik dan jangan membuat aturan baru. Namun bukanya pemerintah melaksanakan amanat putusan MK tersebut justru malah mengeluarkan Perppu cipta kerja yang itu sama halnya pemerintah mengabaikan amanat MK terkait pengoptimalan partisipasi publik sebab pembentukan Perppu tidak memerlukan partisipasi publik padahal partisipasi publik sangat penting dan kejelasan tujuan dalam pembentukan sebuah peraturan sangatlah penting tetapi dalam Perppu cipta kerja ini belum jelas kegentingan yang seperti apa sehingga memang memerlukan sebuah Perppu. Hal ini juga tidak adanya kejelasan illat dalam Perppu cipta kerja padahal ada dan tiaknya hukum tergantung ada dan tidaknya sebuah illat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Simpulan hasil penelitian ini adalah Seharusnya pemerintah selama masih ada sisa waktu untuk perbaikan terhadap UU cipta kerja itu dimanfaatkan dengan baik terutama terkait amanat putusan MK dalam partisipasi publik bukannya malah membuang waktu untuk pengeluaran Perppu sebagai batu loncatan agar pemerintah bisa lari dari amanat MK tersebut. jika itu terus diabakan maka akan terjadi keadilan hukum yang tidak pasti dan kepastian yang tidak adil dalam hukum tersebut dan tidak akan tercapai peraturan yang mendatangkan menafaat dan menolak kemudorotan itu sendiri sebab peraturan yang dibuat justru membawa konflik yang berkepanjangan.


Ketersediaan
24SK2413016.00SK HTN 24.016 SEP pMy Library (Lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 24.016 SEP p
Penerbit
Pekalongan : Prodi S-1 Hukum Tata Negara FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024
Deskripsi Fisik
xv, 77 hlm., 30 cm; Bibliografi: 78-81
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
fikih siyasah
Pembentukan Perpu
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Septiarti (1519012)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik