SKRIPSI HTN

Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Aktif Pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024

---

Diselenggarakannya pilkada serentak pada tahun 2024 dan penundaan pilkada dari tahun 2022 mengakibatkan kekosongan jabatan khususnya jabatan sebagai kepala daerah di Indonesia. Kekosongan posisi Kepala Daerah, pilkada 2024 juga memicu isu lain seperti ditunjuknya Perwira TNI/Polri yang masih aktif untuk menjadi Kepala Daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab terjadi harmonisasi norma dalam penunjukan penjabat kepala daerah dari unsur TNI aktif serta mengetahui implikasi hukum ditunjuknya kepala daerah dari unsur TNI. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya disharmonisasi norma proses penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dalam tatanan praktik, karena aturan tersebut tidak mengatur secara rinci terkait partisipasi dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Adapun implikasi hukum penunjukan prajurit TNI aktif merupakan pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, menjadikan ketidakpastian hukum dan tidak mematuhi peraturan perundang- undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

---

Ketersediaan

23SK2313026.00

SK HTN 23.026 HES d

My Library (Lantai 3, Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 23.026 HES d

Penerbit

Pekalongan : Prodi S-1 Hukum Tata Negara FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2023

Deskripsi Fisik

xxi, 62 hlm., 30 cm; Bibliografi: 63-67

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

324.7

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Disharmonisasi
Pejabat Kepala DaerahTentara Nasional Indonesia

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Hesti Nurani (1518001)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar