Image of Implementasi Peraturan Presiden Nomor67 Tahun 2011 tentang Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah

SKRIPSI HTN

Implementasi Peraturan Presiden Nomor67 Tahun 2011 tentang Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 pasal 10C menjelaskan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan pengadaan Card reader. Card reader ini berfungsi untuk mengidentifikasi keaslian KTP dan melakukan otentifikasi keabsahan kepemilikan KTP elektronik untuk mencegah KTP ganda serta penyalahggunaan KTP palsu untuk tindak kejahatan. Di Kabupaten Pekalongan jumlah perangkat pembaca KTP elektronik hanya ada di kantor dindukcapil Kabupaten Pekalongan. Pemanfaatan KTP hanya sebatas fisiknya saja sehingga KTP Elektronik yang sudah memiliki cip didalamnya masih digunakan secara konvensional yakni dengan difotokopi. Dengan melihat pentingnya card reader dalam pelayanan publik sudah seharusnya Pemerintah Daerah memaksimalkan pengadaan perangkat pembaca KTP elektronik agar penggunaan KTP elektronik dapat berjalan sesuai tujuan awal diterbitkannya KTP elektronik. Sehingga Penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 mengenai perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan? dan bagaimana analisis maslahah mursalah pada penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah. Metode penelitian dalam penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dengan sumber data yakni wawancara dan bahan hukum sesuai lainnya. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan model interaktif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan belum terimpelementasikan dengan baik. Terbukti dari terbatasnya jumlah perangkat pembaca KTP elektronik di Instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa kendala, antara lain: yakni kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga terdapat kendala finansial yang dimiliki daerah sehingga belum bisa melakukan penerapan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan. Kemudian bahwa adanya perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanana publik sesuai dengan syarat syarat berijtihad dalam maslahah mursalah.

Ketersediaan
23SK2313023.00SK HTN 23.023 ZIL iMy Library (Lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 23.023 ZIL i
Penerbit
Pekalongan : Prodi S-1 Hukum Tata Negara FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xix, 87 hlm., 30 cm; Bibliografi: 88-92
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Implementasi
Maslahah Mursalah
Perangkat Pembaca KTP
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar