Image of Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Wonopringgo

SKRIPSI HKI

Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Wonopringgo

Setiap tahun banyak tanah yang didaftarkan untuk diwakafkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo. Namun, banyak dijumpai bahwa pada tahun 2021-2022 tanah yang sudah didaftarkan di KUA sampai sekarang masih banyak yang belum bersertifikat tanah wakaf. Hal ini menunjukkan pelaksanaan peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf kurang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sertifikasi tanah wakaf yang ada (eksisting) di Kecamatan Wonopringgo, Faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo dan implikasi hukum atas lambatnya pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan mengumpulkan data baik sumber primer maupun sumber data sekunder, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi sertifikasi tanah wakaf yang ada (eksisting) di Kecamatan Wonopringgo yaitu yaitu Nadzir yang mengurus dan mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional yang semestinya dilakukan oleh PPAIW. Adapun Faktor-faktor lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo dapat dilihat dari tiga (3) elemen teori Lawrence M. Friedman tentang Sistem Hukum adalah sebagai berikut: Pertama, melihat dari substansi hukum tidak menjadi faktor. Kedua, melihat dari struktur hukum, lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo terjadi karena faktor pada pihak-pihak pelaksana sertifikasi seperti: 1) Nadzir tidak memiliki kapasitas kapasitas yang cukup dalam mengetahui dan memahami perundang-undangan wakaf. 2) Wakifnya sudah meninggal namun tanah wakafnya masih satu sertifikat dengan tanah ahli waris. 3) PPAIW membiarkan nadzir yang kurang faham dengan Undang-Undang wakaf harus mendaftarkan sendiri tanah wakaf ke kantor BPN. Ketiga, melihat dari budaya hukum, lambatnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Wonopringgo terjadi karena walaupun masyarakat Kecamatan Wonopringgo termasuk orang-orang yang agamis dan bisa dikatakan sadar akan pentingnya wakaf namun kurang sadar akan pentingnya administrasi tanah wakaf.

Ketersediaan
23SK2311044.00SK HKI 23.044 MUS aMy Library (Lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HKI 23.044 MUS a
Penerbit
Pekalongan : Prodi S-1 Hukum Keluarga Islam FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xix, 88 hlm., 30 cm; Bibliografi: 89-91
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.252
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
sertifikasi
Tanah Wakaf
Pelaksanaan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar