SKRIPSI HTN

Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan

---

Data dan administrasi kependudukan merupakan aspek yang sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat karena funsinya menyediakan informasi bagi pemerintah dalam memproses pembangunan dan pemberian layanan publik lainnya kepada masyarakat. Persoalannya data kependudukan di Indonesia tidak jarang berisi informasi yang masih belum akurat, pengurusannya lama dan tidak mudah bagi masyarakat karena pelayanannya oleh satuan kerja di tingkat Kabupaten.Hadirnya layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021, membuka ruang baru bagi perbaikan kualitas dan percepatan layanan kependudukan di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini meneliti pelaksanaan Perbup Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan dan dampak manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dan menganalisanya berdasar Maqashid Syari’ah. Adapun untuk rumusan masalah, (1) Bagaimana pelaksanaan Perbup Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan dan dampak manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan?. (2) Bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap dampak manfaat pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan?.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa beserta dampak manfaatnya dari pemberlakuan peraturan bupati tersebut. Kemudian menganalisisnya dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, disamping menggunakan pendekatan normatif yaitu berdasar pandangan maqasid syariah. Penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder yang dihimpun menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di desa paninggaran yang digunakan sebagai pilot projek daerah sudah berjalan dengan baik dan telah membawa dampak manfaat yang dirasakan masyarakat baik itu dibidang layanan kesehatan, sosial, perbankan, pendidikan, dan kepentingan pribadi seperti pengurusan pajak kendaraan, aktivasi kartu ponsel dan kepengurusan sertifikat tanah. Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 ini sesuai dengan maqasid syariah karena membawa berbagai bentuk kemaslahatan seperti : maslahat hifdzuddin, maslahat hifdzun nafs, maslahat hifdzun nasl, maslahat hifdzul aql dan maslahat hifdzul mal.

---

Ketersediaan

23SK2313010.00

SK HTN 23.010 YAY t

My Library (Lantai 3, Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 23.010 YAY t

Penerbit

Pekalongan : Prodi S-1 Hukum Tata Negara FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2023

Deskripsi Fisik

xviii, 153 hlm., 30 cm; Bibliografi: hlm. 154-163

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2X6.22

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Maqashid Syari\'ah
Layanan Administrasi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Yayat Sandy Irawan (1518003)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar