Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

SKRIPSI HTN

Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Rohmatun Khasanah (1519020) - Nama Orang; Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H - Nama Orang;

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Fokus penelitian ini adalah pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.Terdapat perbedaan aturan tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan antara Undang-Undang lama dan Undang-Undang terbaru Organisasi Kemasyarakatan dimana perbedaan tersebut mengenai pembubaran ormas oleh pengadilan dan pembubaran ormas langsung tanpa melalui proses pengadilan. Permasalahan yang timbul tersebut perlu dikaji ratio legisnya dan apakah pembubaran tersebut sudah sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah perlunya asas contrarius actus atau asas hukum administrasi negara yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang terdahulu tentang ormas, sehingga Undang-Undang tersebut diperbarui menjadikan pemerintah dalam hal ini kemenkumham dapat membubarkan ormas tanpa proses peradilan, dan mekanisme tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.


Ketersediaan
23SK2313009.00SK HTN 23.009 ROH kMy Library (Lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 23.009 ROH k
Penerbit
Pekalongan : Prodi S-1 Hukum Tata Negara FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2023
Deskripsi Fisik
xviii, 112 hlm., 30 cm; Bibliografi: hlm. 113-119
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X6.22
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Rohmatun Khasanah (1519020)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik