SKRIPSI HTN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Maqashid Syariah

---

Problematika sampah tidak hanya menjadi permasalahan di kota-kota besar di Indonesia, namun sampah merupakan masalah yang kompleks yang juga terjadi di kota-kota kecil seperti Kabupaten Pemalang. Regulasi tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Berhasil tidaknya implementasi Peraturan Daerah tersebut terletak pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan unsur Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan, pelayanan, serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dan bagaimana Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang menggunakan analisis Maqashid Syariah melalui pemikiran Jasser Auda.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis data, reduksi, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Daerah melahirkan kebijakan pembangunan TPA baru dengan di latar belakangi oleh meningkatnya volume sampah di Kabupaten Pemalang yang setiap harinya mencapai 250 ton serta sebagai bentuk upaya pelaksanaan pemenuhan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.Pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Pemalang dalam analisis Maqashid Syariah dengan menggunakan pendekatan sistem kemenyeluruhan (wholeness)dari Jaser Auda melihat bahwa sebab akibat atau kendala dari Pembangunan TPA Kabupaten Pemalang ini mencakup keseluruhan dalam sistem, artinya baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat memiliki peran yang sama penting. Pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Pemalang juga menggunakan pendekatan sistem fitur hierarki yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy) dimana dalam pelaksanaannya telah melibatkan beberapa unsur yang saling mempengaruhi.

Kata kunci: Kebijakan, pengelolaan sampah, Maqashid Syariah

---

Ketersediaan

22SK2213021.00

SK HTN 22.021 AMI i

My Library (Lantai.3, Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 22.021 AMI i

Penerbit

Pekalongan : Jurusan S- 1 Hukum Tata Negara Fasya UIN Pekalongan., 2022

Deskripsi Fisik

xx, 85 hlam., 30 cm: Bibliografi: 86-91

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

352

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kebijakan
Maqashid Syariah
Pengelolaan Sampah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dwi Amiati (1518060)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar