Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kebijakan Pemerintah Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19

SKRIPSI HTN

Kebijakan Pemerintah Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Nailul Hidayah (1518006) - Nama Orang; Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag - Nama Orang;

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya yakni kebijakan PSBB dan sistem new normal. Memasuki era new normal pemerintah gencar mengampanyekan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, artinya masyarakat dilarang untuk berkerumun dan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan. Di sisi lain, pemerintah juga mempunyai agenda Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada menggunakan asas langsung, sehingga dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini merupakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebijakan awal pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini meneliti kebijakan Pilkada di masa pandemi yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan pemerintah menetapkan kebijakan Pilkada di masa pandemi untuk memenuhi hak konstitusional rakyat dipilih dan memilih serta agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di berbagai daerah. Konfigurasi politik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 adalah otoriter sehingga produk hukumnya bersifat konservatif. Adanya protokol kesehatan dalam kebijakan Pilkada ini merupakan bentuk memelihara jiwa (hifdz nafs) dan kebijakan untuk tetap dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi mencegah terjadinya pembengkakan anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi yang artinya juga merupakan bentuk memelihara harta (hifdz mal).

Kata Kunci: Kebijakan, Pilkada, Pandemi.


Ketersediaan
22SK2213016.00SK HTN 22.016 HID kMy Library (Lantai.3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 22.016 HID k
Penerbit
Pekalongan : Jurusan S- 1 Hukum Tata Negara Fasya UIN Pekalongan., 2022
Deskripsi Fisik
xiii, 89 hlm., 30 cm; Bibliografi: 90-94
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Kebijakan
Pilkada
Pandemi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Nailul Hidayah (1518006)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik