Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Implementasi Pasal 2 Huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Menurut Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah

Implementasi Pasal 2 Huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Menurut Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah

Siti Norhafidzoh (1517020) - Nama Orang; Dr. Siti Qomariyah, M.A - Nama Orang;

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh siyasah dusturiyyah berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang otoritas,baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya,kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan ( pemuka agama) zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab,kata dustur berkembang pengertianya menjadi asas dasar/pembinaan menurut istilah, dustur berarti kumpulan akidah yang mengatur dasar dan hubunagn kerja sama antara sesama anggota masyarakat
dalam sebuah negara yang baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan wakil Bupati,serta walikota dan wakil walikota adalah bagian dari mplementasi demokrasi yang ada di negara Indonesia. maka besar kemungkinan untuk perlu diperhatikan implementasi kedaulatan rakyat.secara implementasi dan analisis baik dalam konsep hukum islam maupun disesuaikan dengan hukum nasional yang diterapkan di indonesia.hal ini benar dengan hadirnya analisis melalui al-qur’an
dikoreksi dasar hukum nasional ada titik pencapaian. Secara proses pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Demak dalam praktek pilkada Bupati dan wakil bupati Demak tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep fiqih siyasah dan hukum nasional yang sudah di terapkan di Indonesia.


Ketersediaan
22SK2213011.00SK HTN 22.011 NOR iMy Library (Lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 22.011 NOR i
Penerbit
Pekalongan : Jurusan S-1 Hukum Tata Negara Fasya IAIN Pekalongan., 2022
Deskripsi Fisik
xvii, 66 hlm., 30 cm; Bibliografi: 67-68
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Aparatur Sipil Negara
Pilkada 2020
Fiqih Siyasah Dusturiyah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Siti Norhafidzoh (1517020)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik