Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Pemutusan Hubungan Kerja PT Sukorintex Batang

Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Pemutusan Hubungan Kerja PT Sukorintex Batang

Nurul Qomariyah (1517043) - Nama Orang; Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd - Nama Orang;

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari pihak management PT.Sukorintex dan mantan
karyawan yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik dokumentasi sebagai pengumpulan datanya. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemenuhan hak konstitusional di PT. Sukorintex Batang dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya pada masa pandemi Covid-19 seharusnya memenuhi hak-hak konstitusional kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi PT. Sukorintex justru memberikan hak pesangon karyawan selama bertahuntahun, namun yang didapatkan hanyalah 40% dari jumlah yang seharusnya didapatkan. Dalam permasalahan pemenuhan hak konstitusional pada bidang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali masa kerja. Dalam Undang-Undang no. 2 tahun 2004, pemerintah berperan sebagai pihak netral yang mengadakan
ertemuan perundingan bipartit guna menemukan kesepakatan dalah masalah tersebut, namun apabila perundingan tersebut gagal maka pemerintah wajib untuk membuat para pihak yang bersengketa untuk memilih jalan selanjutnya yaitu melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.


Ketersediaan
22SK2213010.00SK HTN 22.010 QOM pMy Library (Lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 22.010 QOM p
Penerbit
Pekalongan : Jurusan S-1 Hukum Tata Negara Fasya IAIN Pekalongan., S022
Deskripsi Fisik
xviii, 87 hlm., 30 cm; Bibliografi: 88-91
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
338.5
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemutusan Hubungan Kerja
Pandemi Covid-19
Pemenuhan Hak Konstitusional
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Nurul Qomariyah (1517043)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik