Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Tambak Ikan (Studi Kasus di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)

SKRIPSI HES

Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Tambak Ikan (Studi Kasus di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)

Dimas Yusuf Emirza (2014115027) - Nama Orang; Dahrul Muftadin, M.H.I - Nama Orang;

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Perjanjian Kerjasama yang
diterapkan antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan
Pekalongan adalah menggunakan akad mudharabah. Perjanjian kerjasama ini
dilakukan dengan saling percaya satu sama lain mengikuti adat istiadat masyarakat
di Desa Bandengan Pekalongan Utara. Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha
tambak ikan bagi hasil antara pemilik tambak dengan pengelola yaitu menggunakan
presentase 70:30 diawal perjanjian. Penerapan konsep akad mudharabah belum
sesuai dengan konsep mudharabah secara kaffah karena terdapat rukun syarat yang
tidak terpenuhi seperti modal dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik tambak
ikan dengan pengelola berbentuk barang yang tidak diketahui jelas nilainya.
Pembebaban kerugian usaha akan disyaratkan oleh pemilik tambak ikan meskipun
hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. syarat ini menjadi (fasid)
batal karena menyebabakan ketidakjelasan keuntungan yang merupakan syarat sah
mudharabah. (2). Tinjauan hukum islam terhadap pratek bagi hasil antara pemilik
tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan Utara tidak sesuai
dengan prinsip syariah. Letak ketidaksesuaian akad atau perjanjian bagi hasil
tersebut yaitu tidak diterapkanya kesepakatan diawal akad yaitu 70:30, Akan tetapi
dalam pelaksanaanya pemilik tambak ikan meminta 80:20 yang menyebabkan
adanya ketidakjelasan atau terdapat unsur gharar dalam system bagi hasil tersebut
yang mengindikasi adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pengelola.


Ketersediaan
22SK2212008.00SK HES 22.008 EMI tMy Library (Lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HES 22.008 EMI t
Penerbit
Pekalongan : Jurusan S- 1 Hukum Ekonomi Syariah HES IAIN Pekalongan., 2022
Deskripsi Fisik
xii, 66 hlm., 30 cm; Bibliografi: 67-69
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.242
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
mudharabah
Sistem Bagi Hasil
Tinjauan Hukum Islam
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Dimas Yusuf Emirza (2014115027)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik