Penafsiran Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Putusan Nomor …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama meskipun tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2…

Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 274…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 166 hlm., 24 cm; Bibliografi: 136-140

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HKI 26.047 SIN d

Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Putusan No.218/Pdt…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 142 hlm.,24 cm;Bibliografi: 117-122

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HKI 26.033 MUH p

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 153 hlm.,24 cm;Bibliografi: 127-133

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HKI 26.051 PUT t

Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No…

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebuah perkara yang terdaftar dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tanggal 24 Maret 2009. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 ini mengatur t…

Disparitas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena …

Skripsi ini berisi tentang analisis penafsiran hukum yang digunakan dan seharusnya digunakan pada putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan putusan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno serta akibat hukum dar…

Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusa…

Penelitian ini membahas tentang kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi. Kasus tersebut m…

Penalaran Hakim terhadap Kasus Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor 9…

Perkawinan beda agama adalah suatu perjanjian, yaitu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin berkeluarga tetapi berbeda keyakinan, dan dalam pelaksanaanny…

Nebis In Idem dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Nebis in idem adalah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Dasar hukumnya adalah pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi bahwa kekuatan sesuatu putusan Hak…

Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.…

Skripsi ini membahas mengenai Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutuskan perkara cerai talak verstek tanpa membebani suami kewajiban nafkah pasca perceraian seperti dalam Putusan Nomo…