Peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah bagian kewenagan dari pembentuk undang-undang, namun dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ke…
Penelitian ini membahas penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2024 terkait pengujian UndangUndang Otonomi Khusus Papua. Permasalahan utama …
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan pemberian izin usaha pertambangan khusus dan konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khususdi Indonesia. Penelitian ini termas…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan Nurul Ghufron menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait penerapan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia. Pu…
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme dan akibat hukum dari perubahan konstitusi di Indonesia dengan Argenitina. Pada negara Indonesia, mekanisme perubahan konstitusi dilakukan ber…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat melalui putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 dan apabila tidak dilakukan dalam perbaikan paling lama dua tahun …
perpanjangan jabatan menghasilkan perubahan masa jabatan kepala desa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memuat norma periode masa jabatan kepala desa menjadi 2 periode dengan masa jabatan set…
Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR menuai kontra di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat adat Boven Digoel Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut disebabkan hakim PTUN Jayapura menolak gugat…
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan penting yang menguji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 2 Tahun 2020 (Perppu No. 1 Tahun 2020). Pas…
Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 atas uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan…