Dokumentasi dan informasi hukum yang diselenggarakan dengan baik merupakan pilar penting bagi pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan Jaringan Dok…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan dalam pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Pekalongan periode 2019–2024, terutama terkait keterlambatan PAW akibat lambannya p…
Pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing menunjukan beberapa permasalahan seperti pemilih tidak menerima C-Pemberitahuan, pantarlih tidak melakukan Coklit secara langsung kerumah warga, dan nam…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum PSU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menelaah penegakan hukum yang terjadi di lapangan terhadap kasus PSU tersebut. Pene…
Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menjadi isu yang menarik dalam kajian hukum dan demokrasi. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, mek…
Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah melahirkan kolom kosong sebagai alternatif pilihan politik yang sah dan konstitusional. Namun, mekanisme kampanye kolom kosong belum diatu…
Skripsi ini dilatar belakangi permasalahan dimana konflik internal dalam partai politik Indonesia diselesaikan melalui sistem pengadilan partai. Namun, kewenangan pengadilan partai terbatas pada ma…
Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada H…
Penelitian ini membahas tentang pengaturan pemenang kotak kosong pada pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses penting dalam demokrasi yang memungkinkan rakyat un…
Sistem peradilan untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peran utama dalam menangani seng…