Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 mengajukan pokok permohonan tentang izin kampanye bagi pejabat daerah dan pejabat negara. Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 ini penting karena membahas uji materi Undang…
Berkaitan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 12/PUU-XXI/2023 terkait dengan persyaratan mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang dalam hal ini hakim meng…
Penelitian ini membahas implikasi hukum dari keputusan hakim yang menolak gugatan. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dan analisis preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan, Kasus …
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana politik hukum dan akibat politik hukum pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi aka…
Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan…
Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), y…
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024 dan penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.…
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana politik hukum penambahan dana desa dalam perubahan kedua undang-undang desa nomor 3 Tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah membahas politik hukum penambah…
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, serta mengetahui akibat hukum apabila ketentuan te…
Peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah bagian kewenagan dari pembentuk undang-undang, namun dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ke…