Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 104/PPU-XXI/2023 mengenai adanya permohonan mengenai peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruh q dan n yang menurut pemo…
Pemilihan umum merupakan suatu proses damai dimana kekuasaan atau otoritas dialihkan sesuai dengan prinsip–prinsip yang di tertera pada konstitusi. Sistem pemilihan umum dirancang sebagai bentuk …
Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pindah partai polit…
Terdapat kasus anggota bawaslu terbukti merangkap jabatan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bua Ponrang, Luwu. Dalam putusan nomor 122-PKE-DKPP/…
Proses pemilihan umum yang melibatkan KPU dan tahapan verifikasi calon anggota DPRD menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Verifikasi ini memastikan bahw…
Putusan MK nomor 102/PUU-XXI-/2023 mengajukan pokok permohonan yaitu memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meng…
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara nomor 87/PUU-XX/2022 mengenai pengujian materiil Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran Hakim …
Keterwakilan kaum perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu telah secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu, baik sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, mau…