Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Konfigurasi Politik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

SKRIPSI HTN

Konfigurasi Politik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

Nasikhin (1520109) - Nama Orang; Ayon Diniyanto, M.H. - Nama Orang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat melalui putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 dan apabila tidak dilakukan dalam perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan diberikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional permanen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional permanen Karena pembuatannya intervensionis dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dengan peran pemerintah yang sangat dominan serta mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yurridis-Normatif. Penelitian yuridis-normatif digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, toeri hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa Konfigurasi politik peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja mengalami perubahan sejalan dengan berubahnya sistem politik dari demokratis menjadi konfigurasi politik otoriter. Meksipun demikian produk hukum yang lahir dari sistem politik demokratis tidak secara langsung melahirkan produk hukum yang responsif. Hal ini dapat diidentifikasi dari karakter produk hukum dari Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja setelah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan untuk memperbaiki undang-undang cipta kerja. Pemerintah mengambil langkah jalan pintas mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Produk hukum yang lahir dari sistem demokratis namun dapat melahirkan produk hukum yang elitis.


Ketersediaan
25SK2513008.00SK HTN 25.008 NAS kMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.008 NAS k
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xvi, 88 hlm, 24 cm; Bibliografi: 89-92
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
349.598
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Cipta Kerja
Konfigurasi Politik
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Nasikhin (1520109)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik