BUKU

Hukum Acara Pengujian Undang Undang

---

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, tentu saja selain kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD: memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C UUD-1945). Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat confentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingannya satu sama lain, tetapi menyangkut kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai bangsa.
Buku ini mengulas secara detail hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (judicial review) yang dimulai dari tahapan permohonan, pemeriksaan, pembuktian, hingga dikeluarkannya putusan serta akibat hukum dari perkara yang bersangkutan.

---

Ketersediaan

16TD160829.00

TD 347.05 ASS h

My Library (Lantai 2, Tandon)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 ASS h

Penerbit

Jakarta : Sinar Grafika., 2012

Deskripsi Fisik

xiv, 328 hlm., 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789790072749

Klasifikasi

347.05

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Ed. 2, Cet.2

Subjek

Hukum Acara
Advokat
Saksi
Alat Bukti
Norma Hukum
Kuasa Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Jimly Asshiddiqie

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar