SKRIPSI HKI
Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam [Studi atas perkara nomor 1013/Pdt.G/1998/PA.Pkl di Pengadilan Agama Pekalongan]
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus sengketa pembagian harta gono-gini yang tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Al-qur’an maupun hadist, namun hanya diatur tentang hak dan kewajiban bagi pasangan suami-istri. Perkara pembagian harta gono-gini dapat dijadikan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pembagian harta gono-giniakibat perceraian pada perkara nomor 1013/Pdt.G/1998/PA.Pkl menurut syariat Islam? Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya dan sebagai bahan kajian yang lebih mendalam tentang masalah yang serupa.
Penelitian ini merupakan library research (studi pustaka) dengan menggunakan buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah harta gono-gini, serta mengkaji dokumen resmi yang berupa putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan pada perkara nomor 1013/Pdt.G/1998/PA.pkl.
Hasil penelitian ini adalah bahwa Majelis hakim memutus perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Pekalongan tersebut dengan merujuk pada pasal 1 huruf ( f ) KHI ”Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.
Majlis hakim memutuskan dalam pembagian harta bersama tersebut antara Penggugat Titik Ismiyati binti Tasa’un dan Tergugat Muchsinin bin Abdullah adalah mendapatkan bagian separuh dari harta bersama atau 1 : 1 majlis hakim dalam perkara ini berdasarkan pasal 97 KHI ” Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”
Keputusan Pengadilan Agama kelas IA kota Pekalongan pada perkara nomor 1013/Pdt.G/1998/PA.Pkl ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merujuk pada hukum Islam yang dapat disimpulkan bahwa putusan majlis hakim sudah sesuai dengan Qs.Shad : 24 dan Qs Al Muzammil : 20 dengan memahami bahwa harta gono-gini sebagai syirkah.
00SK005511.00 | SK AS12.055 ROH p C.0 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain