SKRIPSI HES
Kesadaran Hukum Pengelola Rumah Potong Unggas Di Kota Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal
Di Indonesia, cara negara dalam melindungi warga negaranya yang beragama Islam melalui peraturan perundang-undangan atau hukum. Undang-undang jaminan produk halal menyebutkan agar semua “produk yang diimpor, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal”. Saat ini kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan khususnya konsumen rumah tangga, dipenuhi melalui pasar tradisional yang dipasok oleh rumah potong, dimana kualitas karkas ayam sangat bervariasi. Pekalongan dikenal sebagai kota yang berpenduduk mayoritas muslim, sudah seharusnya bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk dan jasanya halal. Akan tetapi, belum semua pelaku usaha di Kota Pekalongan sudah menjamin kehalalan produk dan jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Pertama, Bagaimana kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal?. Kedua, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. Hasil analisis menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal masih kurang dilihat dari keempat indikator yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum pengelola rumah potong unggas masih belum sepenuhnya mengetahui sertifikat halal. Meskipun sikap hukum pengelola rumah potong unggas memberikan sikap hukum yang positif tetapi pada perilaku hukum pengelola rumah potong unggas belum sepenuhnya menaati aturan hukum dengan semestinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengelola rumah potong unggas di Kota Pekalongan terhadap kewajiban sertifikat halal diantaranya biaya yang cukup mahal, tingkat pendidikan pengelola rumah potong unggas, waktu yang harus disediakan pengelola rumah potong, usia pengelola rumah potong unggas, kurangnya pemahaman tentang prosedur pengajuan dan kewajiban sertifikasi halal.
24SK2412108.00 | SK HES 24.108 MUH k | My Library (Lantai 3, R. Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain