SKRIPSI HTN
Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dalam Perspektif Fikih Siyasah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Dalam Prespektif Fikih Siyasah. Berawal dari UU cipta Kerja yang dalam putusannya inkonsitusional bersyarat selama 2 tahun dengan mengamanatkan perbaikan pembentukanya terutama pemaksimalan dalam partisipasi publik dan jangan membuat aturan baru. Namun bukanya pemerintah melaksanakan amanat putusan MK tersebut justru malah mengeluarkan Perppu cipta kerja yang itu sama halnya pemerintah mengabaikan amanat MK terkait pengoptimalan partisipasi publik sebab pembentukan Perppu tidak memerlukan partisipasi publik padahal partisipasi publik sangat penting dan kejelasan tujuan dalam pembentukan sebuah peraturan sangatlah penting tetapi dalam Perppu cipta kerja ini belum jelas kegentingan yang seperti apa sehingga memang memerlukan sebuah Perppu. Hal ini juga tidak adanya kejelasan illat dalam Perppu cipta kerja padahal ada dan tiaknya hukum tergantung ada dan tidaknya sebuah illat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Simpulan hasil penelitian ini adalah Seharusnya pemerintah selama masih ada sisa waktu untuk perbaikan terhadap UU cipta kerja itu dimanfaatkan dengan baik terutama terkait amanat putusan MK dalam partisipasi publik bukannya malah membuang waktu untuk pengeluaran Perppu sebagai batu loncatan agar pemerintah bisa lari dari amanat MK tersebut. jika itu terus diabakan maka akan terjadi keadilan hukum yang tidak pasti dan kepastian yang tidak adil dalam hukum tersebut dan tidak akan tercapai peraturan yang mendatangkan menafaat dan menolak kemudorotan itu sendiri sebab peraturan yang dibuat justru membawa konflik yang berkepanjangan.
24SK2413016.00 | SK HTN 24.016 SEP p | My Library (Lantai 3, Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain