SKRIPSI HTN
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)
Percepat pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah lebih difokuskan perhatiannya terhadap pembangunan di desa-desa. Hal ini dilakukan karena desa merupakan unit penyelenggaraan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas sangat menentukan bagi pembangunan nasional karena keberadaan desa lebih dekat dengan masyarakat. Namun, penerapan otonomi daerah yang memberikan kebebasan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya dalam konteks ini adalah desa, bisa menjadi potensi kerentanan akan timbulnya konflik karena lemahnya kontrol pusat terhadap daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang mendukung terciptanya cheks and balance antara pemerintah dengan masyarakat yaitu dengan menerapkan prinsi-prinsip good governance. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip good governance dan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya prinsip good governance dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan desa secara maksimal, karena Pemerintah Desa tidak terbuka terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Masyarakat.
23SK2313025.00 | SK HTN 23.025 AYU i | My Library (Lantai 3, Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain