SKRIPSI HKI
Implementasi Norma Nikah Gratis Bagi Warga Yang Tidak Mampu Dan Korban Banjir Di Kota Pekalongan
Informasi yang didapatkan masyarakat terkait biaya nikah gratis hanya sebatas jika pernikahan dilakukan di KUA saja. Sejauh ini banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa biaya nikah gratis juga bisa di dapatkan dalam pernikahan diluar KUA yakni bagi warga yang tidak mampu maupun yang terkena dampak bencana seperti banjir di kota Pekalongan. Ketentuan itu diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2015 tentang biaya nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir. Rumusan masalah dalam penelitian ini : bagaimana Implementasi norma nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan dan bagaimana implikasi hukum dari implementasi norma nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta tentang penerapan PP Nomor 19 tahun 2015 tentang biaya nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan serta mengidentifikasi implikasi hukum dari peraturan tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primernya adalah informan dari seluruh kepala KUA di Kota Pekalongan dan beberapa anggota masyarakat kelompok sasaran aturan yang diteliti, sedangkan data sekundernya meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen praktik biaya nikah. Semua data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teori penegakan hukum Lawrence Friedman dijadikan teori analisis pelaksanaan hukum dalam penelitian ini. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi peraturan PP nomor 19 tahun 2015 tentang biaya nikah gratis diluar KUA bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan korban banjir belum berjalan bahkan masih 0 %. Peraturan ini masih kurang disosialisasikan dan belum terealisasi. Implikasi dari implementasi PP nomor 19 tahun 2015 yang masih nihil di semua KUA Kota Pekalongan mengakibatkan peraturan tersebut belum efektif dalam menyampaikan maksud dibuatnya peraturan tersebut bagi masyarakat yaitu bantuan gratis nikah bagi masyarakat miskin dan mereka yang kena bencana
23SK2311013.00 | SK HKI 23.013 ELF i | My Library (Lantai 3, Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain