Hukum positif telah mengatur ketentuan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari…
Perlindungan hukum terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup sebagaimana pada Pasal 26 UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Implik…
Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan judicial review antara Negara Indonesia dengan Uruguay. Fokus penelitian ini adalah selain membahas perbandingan dan akibat hukumnya dari adanya perbadi…
Nebis in idem adalah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Dasar hukumnya adalah pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi bahwa kekuatan sesuatu putusan Hak…
Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, agar dapat tercipta rumah tangga yang memiliki rasa cinta dan kas…
Sejak dahulu banyak sekali wali nikah yang menikahkan anaknya dengan bertaukil wali dengan tokoh agama ataupun petugas KUA. Seringkali fenomena ini terjadi di kalangan masyarakat pengikut Organisas…
Pencatatan nikah adalah rangkaian pelaksanaan perkawinan, Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentuk…